NPWP baru 2026 dibuat melalui mekanisme administrasi perpajakan yang telah menggunakan Coretax sebagai pusat pengelolaan data. Untuk wajib pajak orang pribadi penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai NPWP, sehingga proses administrasinya berbeda dari sistem yang digunakan sebelumnya.
Perubahan tersebut membuat calon wajib pajak perlu memahami persyaratan dan tahapan pendaftaran sebelum mengajukan permohonan. Ketentuan yang berlaku juga tidak sama untuk setiap kategori. WNA, badan usaha, cabang perusahaan, dan instansi pemerintah memiliki data serta dokumen yang perlu disiapkan sesuai statusnya.
NPWP berfungsi sebagai identitas dalam berbagai urusan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, informasi yang tercatat perlu dipastikan sesuai dengan kondisi dan dokumen sebenarnya.
Ketentuan NPWP Baru 2026
Identitas perpajakan saat ini dibedakan berdasarkan kategori wajib pajak. Bagi orang pribadi penduduk, NIK digunakan sebagai NPWP. Namun, penggunaan NIK sebagai identitas perpajakan tidak otomatis membuat seluruh pemilik KTP berstatus sebagai wajib pajak aktif atau langsung memiliki kewajiban pajak.
Data tetap perlu divalidasi dan proses aktivasi dilakukan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Sementara itu, WNA, wajib pajak badan, dan instansi pemerintah tetap memperoleh NPWP dengan format tersendiri melalui Coretax. Ketentuan administrasi tersebut antara lain mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PMK Nomor 112/PMK.03/2022 beserta perubahannya, serta PER-7/PJ/2025.
Syarat Membuat NPWP Baru 2026
Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran NPWP bergantung pada kategori wajib pajak. Persyaratan orang pribadi penduduk berbeda dengan WNA, badan usaha, maupun instansi pemerintah.
Syarat NPWP Orang Pribadi Penduduk
WNI yang termasuk wajib pajak orang pribadi penduduk menggunakan NIK sebagai identitas NPWP.
Beberapa informasi yang perlu disiapkan meliputi:
- NIK yang sesuai dengan data Dukcapil.
- Alamat tempat tinggal.
- Email yang masih aktif.
- Nomor ponsel aktif.
- Informasi mengenai pekerjaan atau kegiatan usaha.
Data tersebut digunakan untuk melengkapi administrasi pendaftaran melalui Coretax DJP.
Syarat NPWP untuk WNA
Orang pribadi yang berstatus non-penduduk tidak menggunakan NIK Indonesia sebagai NPWP. Dokumen yang dapat diperlukan antara lain:
- Paspor.
- Pasfoto berwarna.
- Pasfoto berwarna sambil memegang paspor.
- Dokumen keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen tambahan dapat diminta berdasarkan status dan kondisi wajib pajak yang bersangkutan.
Syarat NPWP Badan Usaha
Badan usaha perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan legalitas pendiriannya. Beberapa dokumen yang dapat diperlukan yaitu:
- Akta pendirian atau dokumen pendirian badan.
- Akta perubahan apabila terdapat perubahan data.
- Dokumen penunjukan kantor pusat untuk bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing.
- Data pengurus badan.
- Dokumen legalitas usaha sesuai dengan jenis badan.
Pada badan usaha tertentu, proses administrasi NPWP dapat berkaitan dengan pendirian badan melalui sistem AHU dan OSS.
Cara Membuat NPWP Baru 2026 Lewat Coretax DJP
Setelah seluruh informasi dan dokumen disiapkan, pendaftaran NPWP baru dapat dilakukan melalui Coretax DJP.
Berikut tahapan yang perlu dilakukan:
1. Buka Coretax DJP
Akses layanan Coretax DJP melalui situs resmi DJP. Setelah masuk ke sistem, pilih bagian layanan yang berkaitan dengan pendaftaran wajib pajak.
2. Pilih Kategori Wajib Pajak
Sistem akan meminta pengguna menentukan jenis wajib pajak. Pilih kategori berdasarkan kondisi sebenarnya, seperti orang pribadi, badan, atau kategori lainnya.
Pilihan tersebut akan menentukan informasi dan dokumen yang perlu dilengkapi dalam proses pendaftaran.
3. Masukkan Data Identitas
Isi data yang diminta oleh sistem. Bagi orang pribadi penduduk, data tersebut mencakup NIK, nama, alamat, pekerjaan, kegiatan usaha, email, dan nomor telepon.
Seluruh informasi sebaiknya disesuaikan dengan dokumen resmi agar tidak terjadi perbedaan data.
4. Verifikasi Email dan Nomor Ponsel
Email serta nomor ponsel aktif diperlukan dalam proses verifikasi. Periksa kode atau tautan yang dikirimkan oleh sistem.
Jika pesan verifikasi belum masuk ke email, periksa kembali alamat yang digunakan dan lihat folder spam.
5. Unggah Dokumen Pendukung
Kategori wajib pajak tertentu memerlukan dokumen tambahan. Berkas tersebut perlu diunggah sesuai permintaan sistem.
Pastikan dokumen memiliki kualitas gambar yang baik sehingga seluruh informasi di dalamnya dapat terbaca dengan jelas.
6. Periksa Kembali Seluruh Data
Sebelum mengirim permohonan, periksa kembali nama, identitas, alamat, pekerjaan atau kegiatan usaha, serta dokumen yang telah diunggah.
Kesalahan informasi dapat membuat proses administrasi memerlukan perbaikan.
7. Kirim Permohonan
Apabila seluruh data sudah sesuai, kirim pendaftaran melalui Coretax DJP. Setelah permohonan disetujui, data perpajakan akan tercatat dalam sistem DJP dan dokumen elektronik terkait dapat diakses melalui layanan yang tersedia.
Apakah NIK Otomatis Menjadi NPWP?
NIK digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memastikan data kependudukannya telah sesuai dengan data yang tercatat pada sistem DJP.
Orang yang baru mulai bekerja atau sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak perlu memeriksa status data perpajakannya melalui Coretax.
Hal serupa berlaku bagi masyarakat yang sebelumnya telah memiliki data perpajakan tetapi masih memiliki proses validasi atau aktivasi yang belum diselesaikan.
Cara Membuat NPWP Baru untuk Perusahaan
Pendaftaran badan usaha memiliki mekanisme yang berbeda dari wajib pajak orang pribadi. Pada jenis badan usaha tertentu, penerbitan NPWP dapat menjadi bagian dari proses legalitas yang melibatkan notaris, AHU, dan OSS.
Dengan mekanisme tersebut, pendiri tidak selalu perlu mengajukan NPWP badan secara terpisah seperti pada prosedur sebelumnya.
Meskipun demikian, konsistensi data perusahaan tetap perlu diperhatikan. Nama badan usaha, alamat, pengurus, akta pendirian, serta dokumen legal lainnya harus sesuai agar proses administrasi selanjutnya tidak mengalami kendala.
Ketentuan NPWP Cabang
Sistem terbaru tidak lagi menggunakan NPWP cabang seperti mekanisme sebelumnya. Perusahaan yang mempunyai lokasi usaha tambahan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai identitas lokasi kegiatan tersebut.
NITKU terhubung dengan NPWP pusat sehingga administrasi perpajakan perusahaan tetap berada dalam sistem terpusat.
Pendaftaran tempat kegiatan usaha dilakukan melalui akun badan di Coretax. Informasi yang perlu dimasukkan meliputi lokasi, jenis tempat kegiatan usaha, alamat, serta penanggung jawab.
Apakah NPWP Bisa Dibuat Langsung di Kantor Pajak?
Pendaftaran secara langsung tetap dapat digunakan oleh wajib pajak yang membutuhkan bantuan petugas atau mengalami kendala ketika menggunakan layanan digital.
Wajib pajak dapat mendatangi KPP atau KP2KP dengan membawa dokumen yang sesuai dengan kategori pendaftarannya.
Cara tersebut dapat digunakan ketika terdapat perbedaan data kependudukan, masalah verifikasi, maupun kondisi tertentu yang membutuhkan pemeriksaan dokumen secara langsung.
Syarat NPWP untuk Instansi Pemerintah
Instansi pemerintah memiliki ketentuan pendaftaran tersendiri karena tidak termasuk kategori badan usaha biasa.
Untuk pemerintah pusat, dokumen yang dapat diperlukan antara lain daftar isian pelaksanaan anggaran dan surat keputusan penunjukan kuasa pengguna anggaran.
Instansi pemerintah pusat yang berbentuk BLU juga membutuhkan dokumen tambahan berupa surat penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLU.
Sementara itu, pemerintah daerah dapat menggunakan dokumen pelaksanaan anggaran serta surat pengangkatan kepala satuan kerja sebagai pengguna anggaran.
Untuk pemerintah desa, surat pengangkatan kepala desa dapat digunakan sebagai salah satu dokumen dalam pendaftaran.
Hal yang Perlu Disiapkan Sebelum Mendaftar NPWP
Beberapa hal berikut sebaiknya diperiksa terlebih dahulu agar proses pendaftaran dapat berjalan sesuai ketentuan:
- Pastikan NIK sesuai dengan data kependudukan.
- Gunakan alamat email yang masih aktif.
- Pastikan nomor ponsel dapat menerima kode verifikasi.
- Siapkan dokumen sesuai kategori wajib pajak.
- Periksa kesesuaian nama dan alamat pada seluruh dokumen.
- Gunakan dokumen yang masih berlaku serta dapat dibaca dengan jelas.
- Periksa kembali seluruh informasi sebelum permohonan dikirim.
Kesimpulan
Cara membuat NPWP baru 2026 perlu mengikuti kategori wajib pajak masing-masing. Orang pribadi penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP, sedangkan WNA, badan usaha, dan instansi pemerintah mempunyai ketentuan identitas serta dokumen yang berbeda.
Pendaftaran NPWP baru dilakukan melalui Coretax DJP. Sementara itu, wajib pajak yang mengalami kendala dalam proses digital masih dapat mendatangi KPP atau KP2KP untuk mendapatkan bantuan administrasi.
Menyiapkan NIK, data kependudukan, dokumen pendukung, email, dan nomor ponsel sejak awal dapat membantu proses pendaftaran berjalan sesuai mekanisme perpajakan yang berlaku pada 2026.
