Masyarakat yang menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memastikan status penerima bantuan menggunakan data kependudukan yang dimiliki.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan kanal resmi yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seseorang tercatat sebagai penerima bansos.
Pengecekan tersebut menggunakan NIK yang terhubung dengan database nasional serta data kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, masyarakat dapat melihat status bantuan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.
Ciri KTP yang Terdaftar sebagai Penerima PKH dan BPNT
Ada sejumlah ketentuan yang menjadi dasar dalam menentukan penerima bansos PKH dan BPNT. Berikut ciri-ciri yang perlu diketahui.
1. Data Tercatat dalam DTSEN
Keluarga yang mendapatkan bansos harus tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos. Data tersebut digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar untuk menentukan keluarga miskin dan rentan yang menjadi sasaran program bantuan sosial.
2. NIK KTP Masih Aktif dan Valid
NIK yang tercantum pada KTP harus berstatus aktif dan sesuai dengan data Dukcapil. Data pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan alamat domisili juga perlu memiliki kesesuaian agar proses verifikasi penerima bansos dapat berjalan.
3. Berasal dari Keluarga Miskin atau Rentan Miskin
Penerima bansos umumnya berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Prioritas juga diberikan kepada keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil, balita, lansia, maupun penyandang disabilitas berat.
Sebagian besar penerima bansos juga memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
4. Tidak Mendapatkan Bantuan Ganda
Kemensos melakukan sinkronisasi data penerima untuk menghindari adanya bantuan sejenis yang diterima secara bersamaan oleh satu keluarga.
Karena itu, data penerima diperiksa agar tidak terjadi tumpang tindih antarprogram bantuan sosial.
5. Data Alamat Sesuai dengan Domisili
Alamat pada KTP perlu sesuai dengan data domisili yang tercatat dalam sistem Kemensos. Perbedaan informasi alamat dapat menjadi salah satu penyebab bantuan PKH atau BPNT tidak dapat dicairkan.
Cara Cek Status KTP Penerima Bansos PKH dan BPNT
Status penerima PKH dan BPNT dapat diperiksa sendiri melalui website resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.
Berikut tahapan yang dapat dilakukan:
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.
- Masukkan NIK 16 digit
- Masukkan kode verifikasi yang tersedia.
- Jalankan pencarian untuk melihat hasilnya.
Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerima, jenis bantuan yang diperoleh, serta periode pencairannya.
Kemensos menegaskan bahwa hasil pencarian hanya akan menampilkan NIK yang telah melalui proses validasi.
Cara Mengajukan Usulan Jika KTP Belum Terdaftar
Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima tetapi NIK-nya belum tercatat masih dapat mengajukan usulan melalui jalur yang tersedia.
Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengusulkan data penerima bansos.
1. Menggunakan Aplikasi Cek Bansos
Pengajuan dapat dilakukan melalui menu Daftar Usulan pada aplikasi Cek Bansos. Pemohon perlu melengkapi sejumlah informasi, antara lain:
- NIK dan KK
- Alamat lengkap
- Foto KTP
- Swafoto sambil memegang KTP
Data yang disampaikan selanjutnya akan melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan.
2. Mengajukan melalui Desa atau Kelurahan
Usulan juga dapat disampaikan langsung kepada pemerintah desa atau kelurahan. Data warga akan diperiksa melalui musyawarah desa sebelum diteruskan kepada Dinas Sosial untuk diproses lebih lanjut.
Kesimpulan
Status KTP sebagai penerima bansos PKH dan BPNT dapat diketahui dengan melihat beberapa ketentuan, mulai dari tercatat dalam DTSEN, NIK yang aktif dan valid, hingga kesesuaian alamat dengan data domisili.
Penerima juga berasal dari kelompok miskin atau rentan miskin serta tidak mendapatkan bantuan sejenis secara ganda. Untuk memastikan statusnya, masyarakat dapat menggunakan website atau aplikasi resmi Kemensos.
Apabila NIK belum tercatat sebagai penerima meskipun merasa memenuhi ketentuan, usulan dapat disampaikan melalui aplikasi Cek Bansos maupun pemerintah desa atau kelurahan.
